Jakarta, portalperistiwa.com -Skema tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan berubah total mulai tahun 2026. Perubahan besar ini ditegaskan Menteri Keuangan, Purbaya Purbaya, sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang menempatkan kinerja individu sebagai ukuran utama.
“Mulai 2026, tunjangan kinerja akan benar-benar mencerminkan kontribusi setiap individu. Tidak ada lagi tukin tinggi hanya karena bekerja di instansi tertentu atau di kota tertentu,” tegas Purbaya, kemarin.
Melalui kebijakan baru tersebut, pemerintah berharap produktivitas ASN meningkat dan pelayanan publik semakin efektif. Penilaian kinerja akan memakai indikator terukur, mulai dari kualitas output, ketepatan waktu, hingga besaran kontribusi pegawai terhadap target organisasi.
Purbaya menyebut, berbagai perangkat pendukung tengah disiapkan, termasuk sistem evaluasi digital dan mekanisme pelaporan terintegrasi. Sosialisasi juga berlangsung ke seluruh instansi pusat maupun daerah agar sistem tersebut sudah siap digunakan pada awal 2026.
Reformasi tukin ini sekaligus menutup kesenjangan tukin antar-kementerian/lembaga yang selama ini dinilai timpang. ASN berkinerja baik bisa menikmati peningkatan pendapatan, sementara yang kinerjanya rendah bisa mengalami penurunan tukin. Sertifikasi kompetensi berbasis digital juga bakal menjadi syarat untuk mengakses tukin tinggi.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, memastikan bahwa target besar reformasi ini adalah penerapan merit system yang lebih murni di tubuh birokrasi. Dampaknya diyakini akan terasa pada kultur kerja ASN yang lebih kompetitif dan berorientasi hasil. “Tukin nanti dihitung pakai indikator ketat dan terpusat. Kinerja nyata akhirnya jadi penentu utama,” tegasnya.
Dengan aturan baru tersebut, besaran tukin tidak lagi mengacu pada lokasi penempatan, instansi yang dianggap ‘unggulan’, ataupun sekadar tingkat kehadiran semata. Pemerintah sepakat: tukin sepenuhnya berlandaskan capaian kinerja individu. (*)
