Konawe, portalperistiwa.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe kembali menggelar Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026 yang resmi dibuka pada Rabu (11/11/2026).
Mengusung tema “Inovasi Daerah untuk Negeriku”, kegiatan yang memasuki tahun kedua ini diramaikan oleh 438 stan dari 291 desa, 57 kelurahan, organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, perbankan, pelaku usaha, hingga kelompok masyarakat.
Acara ini dibuka langsung oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Dr. Drs. La Ode Ahmad Pidana Bolombo, AP., M.Si., yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, bersama Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T. Turut hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, DPRD, BRIN, OJK, dan berbagai instansi vertikal lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Konawe Yusran Akbar menekankan bahwa kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, melainkan juga pada kreativitas dalam menciptakan terobosan yang bermanfaat langsung bagi warga.
Menurutnya, inovasi tidak melulu soal teknologi canggih atau aplikasi digital, tetapi tentang bagaimana mempermudah pelayanan publik dan mempercepat proses kerja demi menjawab kebutuhan masyarakat.
Upaya Pemkab Konawe dalam membangun ekosistem inovasi sesuai Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 mulai membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari lompatan skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Konawe, yang naik dari 34,63 (predikat Kurang Inovatif) pada 2024 menjadi 45,90 (predikat Inovatif) pada 2025.
Selain mendorong inovasi, Yusran juga menyoroti tren positif pertumbuhan ekonomi Konawe yang naik dari 11,82 persen pada 2024 menjadi 12,28 persen pada 2025, serta ditargetkan menembus 14,99 persen pada 2026.
Namun, ia mengingatkan bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Investasi yang masuk harus mampu membuka lapangan kerja bagi warga lokal dan memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM,” tegasnya
Terkait kebijakan efisiensi anggaran, Bupati memastikan langkah tersebut tidak akan menghambat pembangunan, melainkan difokuskan agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Ia juga mendorong reformasi birokrasi, transparansi tata kelola pemerintahan, serta pencegahan korupsi.
(hs)
