Konawe, portalperistiwa.com – Ratusan guru honorer dan tenaga kesehatan di Kabupaten Konawe kembali menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Bupati Konawe pada Selasa, 16 September 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes atas tidak adanya tenaga guru honorer yang lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Para honorer yang berasal dari kategori R2, R3, dan R4 menuntut agar pemerintah daerah segera memberikan kejelasan mengenai nasib mereka.
Setelah demonstrasi, perwakilan dari guru dan tenaga kesehatan honorer diterima langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe, Suparjo, S.Kom. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan krusial.
Para honorer menyatakan kesediaan mereka untuk tidak menuntut gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai gantinya, mereka hanya berharap bisa mendapatkan hak berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau insentif lainnya, dengan syarat mereka dapat diakomodasi dalam formasi PPPK Paruh Waktu paling lambat bulan Oktober 2025.
Selain itu, dalam berita acara pertemuan juga disepakati bahwa tenaga kesehatan honorer dari kategori R2, R3, dan R4 yang belum terdaftar dalam PPPK Paruh Waktu akan segera diusulkan. Para honorer juga menyatakan kesiapan mereka untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Meski bersedia berkompromi, para honorer memberikan batas waktu yang tegas kepada pemerintah daerah. Mereka menuntut agar seluruh guru dan tenaga kesehatan dari kategori tersebut sudah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu paling lambat pada September 2025.
“Apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan status kami sebagai tenaga honorer,” tegas salah seorang perwakilan tenaga kesehatan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Konawe, Suparjo, memberikan jaminan bahwa pihaknya akan segera mengusulkan nama-nama guru dan tenaga kesehatan tersebut agar bisa diakomodasi dalam formasi PPPK Paruh Waktu. Aksi ini menunjukkan bahwa para honorer di Konawe tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah hukum jika pemerintah daerah tidak menepati janji.
Menanggapi aspirasi para guru, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, berkomitmen untuk segera menindaklanjuti persoalan ini. Ia berjanji akan meminta Komisi III DPRD untuk mengadakan pembahasan khusus.
“Kami akan segera panggil Komisi III agar semua aspirasi yang masuk bisa diagendakan. Hari Kamis akan langsung saya tindak lanjuti,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut di hadapan massa aksi.
Made juga mengapresiasi para guru honorer yang telah berani menyuarakan aspirasi mereka. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk para pendidik yang berperan penting dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Apa yang menjadi aspirasi pasti akan kami tindak lanjuti. Kami ada karena kalian yang ada di luar sana. Kami akan merasa bangga jika keinginan dan kebutuhan masyarakat bisa benar-benar diperjuangkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Made, yang juga seorang guru, menyatakan bahwa ia dapat merasakan kesulitan yang dialami oleh para honorer. “Saya juga seorang guru. Apa yang kalian rasakan, saya juga merasakannya. Saya akan tindak lanjuti segera dan menyurati pihak-pihak terkait agar masalah ini bisa segera ditangani,” tegasnya.
Laporan Redaksi
